Nama : Visca Febrina Kelas : 1 EB 18 NPM : 282 10 396 tugas perekonomian indonesia minggu ke 8 Data Statistik PDB Tahun-tahun Mutahir berdasarkan sektor dan perbandingan peran sektor pertanian dengan sektor lainnya Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumberenergi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak (raising), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedarekstrasi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.Struktur perekonomian Indonesia merupakan topik strategis yang sampai sekarang masih menjadi topik sentral dalam berbagai diskusi di ruang publik. Kita sudah sering mendiskusikan topik ini jauh sebelum era reformasi tahun 1998. Gagasan mengenai langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi, dengan mempertimbangkan usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan daerah, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi kembali sesuai dengan konteks kekinian dan tantangan perekonomian Indonesia di era globalisasi. |
Dengan susah payah, saat ini kita sudah berada pada tahun ke-lima setelah krisis multi-dimensi tahun 1998-1999. Setelah krisis khususnya pada (empat) tahun terakhir ini telah banyak kemajuan diberbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi yang berhasil kita capai. Meskipun harus diakui secara jujur masih banyak harus dibenahi ke depan. Setelah perekonomian kita mengalami kontraksi luar biasa (tumbuh negatif 13,13 persen) pada tahun 1998, secara bertahap kita sebagai bangsa telah berhasil membalikkan keadaan dari pertumbuhan negatif menjadi pertumbuhan positif sekitar 3-4 persen pertahun. Tidak hanya itu, kita juga berhasil memupuk cadangan devisa negara menjadi sekitar US $ 36 milyar pada awal tahun 2004 (tertinggi sepanjang sejarah), menstabilkan kurs rupiah dan mengelola suku bunga kredit menjadi kurang dari 15 persen pertahun (terendah sepanjang sejarah).
Tidak hanya itu, pembiayaan pembangunan juga sudah mulai kita tata ulang dari pembiayaan yang tergantung utang luar negeri kepada makin mengandalkan pembiyaan dari penerimaan domestik dan kreatifitas masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi kita belum setinggi apa yang kita harapkan, namun kualitas pertumbuhan itu sendiri sudah semakin baik. Selain makin mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, peranan kreatifitas diseluruh daerah semakin besar dalam pembangunan kita. Banyaknya usaha-usaha kecil menengah dan usaha mikro yang bertumbuh pesat di setiap daerah setelah krisis, mencerminkan bahwa peran kreatifitas masyarakat sudah mulai besar dalam pembangunan kita (by design). Perekonomian yang dihela kreatifitas masyarakat inilah yang perlu kita kembangkan kedepan sesuai dengan amanah reformasi.
Pembangunan yang dihela oleh kreatifitas akan mampu mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan secara sekaligus. Searah dengan perbaikan perekonomian makro secara keseluruhan, sektor pertanian Indonesia juga telah mengalami kemajuan dibanding
dengan kondisi masa krisis (1998-1999). Bahkan dalam banyak hal sudah melampaui prestasi yang pemah kita raih pada akhir masa orde baru. (1990-1997). Mungkin sudah banyak yang lupa bagaimana kondisi pertanian kita pada masa krisis multi-dimensi tahun 1998-1999. Pada waktu itu telah terjadi perubahan yang mendadak bahkan kacau balau dalam pertanian kita. Kredit program pertanian dicabut, suku bunga kredit membubung tinggi sehingga tidak ada kredit yang tersedia ke pertanian. Karena desakan IMF waktu itu, subsidi pertanian (pupuk, benih, dll) juga dicabut dan tarif impor komoditi khususnya pangan dipatok maksimum 5%. Infrastruktur pertanian pedesaan khususnya irigasi banyak yang rusak karena biaya pemeliharaan tidak ada. Penyuluh pertanian juga kacau balau karena terlalu mendadak didaerahkan. Tidak hanya itu, akibat kerusuhan, jaringan distribusi bahan pangan dan sarana produksi ertanian lumpuh, antrian beras dan minyak goreng tedadi dimana-mana. tulah kondisi pertanian dan pangan yang kita hadapi saat itu.
Akibat perubahan mendadak tersebut pelaku agribisnis khususnya para petani mengalami kegamangan dan kekacauan. Kredit untuk petani tidak ada, hanya pupuk melambung baik karena depresiasi rupiah maupun karena pencabutan subsidi. Itulah sebabnya mengapa pada saat krisis pada tahun 1998-1999 booming agribisnis tidak berlangsung lama meskipun depresiasi rupiah cukup memberi insentif untuk ekspor. Perubahan mendadak waktu itu, tidak memberi waktu bagi para petani untuk menyesuaikan diri. Sehingga PDB pertanian mengalami pertumbuhan rendah sebesar 0,88 persen (terendah sepanjang sejarah).
Dalam kondisi seperti itulah Kabinet Persatuan dan kemudian Kabinet Gotong Royong dibentuk. Tugas pertama adalah "memadamkan kebakaran" atau kekacauan yang terjadi di banyak tempat, menata ulang pembangunan pertanian agar bisa secepat mungkin mengalami recovery serta membangun landasan untuk bertumbuh kedepan. Dengan memperhatikan kondisi dan perubahan yang terjadi pada waktu itu Departemen Pertanian bersama stakeholder pembangunan lainnya merumuskan dan mengimplementasikan paradigma baru pembangunan pertanian yakni "pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi".
Karena kondisi dan perubahan yang ada adalah persoalan sistem, maka pendekatan recoverynya maupun pembangunan kembali landasan pembangunan tidak boleh sepotong-sepotong, melainkan harus dilakukan secara sistem, yakni sistem agribisnis. Paradigma baru pembangunan pertanian tersebut dalam 4 tahun terakhir ini kita implementasikan dengan kebijakan dasar yakni kebijakan perlindungan dan promosi agribisnis (protection and promotion policy). Prinsip kebijakan ini adalah pemerintah memfasilitasi dan membantu tumbuh kembangnya usaha agribisnis khususnya petani di seluruh daerah dan sekaligus melindungi agribisnis domestik dari praktek unfair-trade (dumping) dari negara lain. Kita setuju semangat trade diprakarsai WTO tapi harus fair trade (perdagangan yang adil). Kalau negara lain masih melakukan perlindungan pada agribisnisnya, kita juga berhak melindungi agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip azas kesetaraan. Mengapa kita naikkan tarif impor beberapa komoditi agribisnis penting seperti gula dan beras selama tiga tahun terakhir adalah bagian dari kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut telah berhasil kita yakinkan kepada negara lain dalam forum-forum multilateral.
Karena kondisi dan perubahan yang ada adalah persoalan sistem, maka pendekatan recoverynya maupun pembangunan kembali landasan pembangunan tidak boleh sepotong-sepotong, melainkan harus dilakukan secara sistem, yakni sistem agribisnis. Paradigma baru pembangunan pertanian tersebut dalam 4 tahun terakhir ini kita implementasikan dengan kebijakan dasar yakni kebijakan perlindungan dan promosi agribisnis (protection and promotion policy). Prinsip kebijakan ini adalah pemerintah memfasilitasi dan membantu tumbuh kembangnya usaha agribisnis khususnya petani di seluruh daerah dan sekaligus melindungi agribisnis domestik dari praktek unfair-trade (dumping) dari negara lain. Kita setuju semangat trade diprakarsai WTO tapi harus fair trade (perdagangan yang adil). Kalau negara lain masih melakukan perlindungan pada agribisnisnya, kita juga berhak melindungi agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip azas kesetaraan. Mengapa kita naikkan tarif impor beberapa komoditi agribisnis penting seperti gula dan beras selama tiga tahun terakhir adalah bagian dari kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut telah berhasil kita yakinkan kepada negara lain dalam forum-forum multilateral.
Instrumen kebijakan promosi pembangunan agribisnis tersebut kita tempuh melalui instrumen budgeter maupun non budgeter. Instrumen budgeter dilakukan antara lain melalui dekonsentrasi APBN Deptan langsung ke kabupaten/kota dan propinsi, bantuan langsung ke kelompok tani, rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pertanian pedesaan, bantuan barang-barang modal, subsidi pupuk dan benih, bantuan pembinaan SDM dan penyuluhan dan lain-lain. Sedangkan instrumen non budgeter kita lakukan antara lain melalui deregulasi pupuk, pestisida, bibit, alat mesin pertanian, penghapusan PPN pertanian, penyediaan skim perkreditan bersubsidi seperti kredit ketahanan pangan (KKP) asistensi pemerintah daerah dan pelaku agribisnis dan sebagainya. Setelah tiga tahun kita mengimplementasikan paradigma baru dan kebijakan dasar tersebut, tanpa kita perkiraan semula, temyata pertanian Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Semula target kita adalah "memadamkan kebakaran" merecover dan meletakkan pondasi pembangunan agribisnis. Temyata kemajuan pertanian Indonesia melampaui apa yang pemah dicapai sepanjang sejarah republik Indonesia.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) ada sepuluh komoditi pertanian penting yang produksinya pada tahun 2003 mencapai record tertinggi sepanjang sejarah republik Indonesia. Sepuluh komoditi yang dimaksud adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, sayuran dan buah, kelapa sawit, kakao, kopi, karet dan ayam ras. Produksi padi meningkat dari 49 juta ton tahun 1998 menjadi 52,1 juta ton pada tahun 2003 yang merupakan record tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan tahun 2004, angka ramalan II BPS menunjukkan produksi padi 53,67 juta ton, yang merupakan record tertinggi baru sepanjang sejarah. Jagung meningkat 9,2 juta ton tahun 1999 menjadi 11 juta tahun 2003. CPO meningkat dari 5,62 juta tahun 1998 menjadi 10,6 juta tahun 2003. Karet meningkat dari 1,6 juta ton tahun 1998 menjadi 2,7 juta ton tahun 2003. Ayam ras meningkat dari 324 juta ekor tahun 1999 menjadi 1 milyar tahun 2003. Hal yang membanggakan kita adalah peningkatan produksi tersebut sebagian besar disumbang oleh peningkatan produktivitas. Mengapa tidak ada gejolak pangan selama tahun 2000 - 2003 antara lain karena disumbang oleh prestasi produksi komoditi pangan utama ini. Sesudah 20 tahun tampaknya tahun 2004 ini kita kembali mencapai swasembada beras.
Tidak hanya itu, data BPS juga melaporkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan mengalami perbaikan yang cukup berarti. Indeks nilai tukar petani naik dari 96,6 tahun 2000 menjadi 110,4 pada tahun 2003.Tingkat kemiskinan di pedesaan turun rata-rata 20 persen yakni dari 32,7 juta tahun 1999 menjadi 25,1 juta tahun 2002. Tingkat kemiskinan juga turun dari 26 juta orang tahun 1999 menjadi 20,6 juta orang tahun 2002. Di pihak lain tingkat upah di pedesaan naik sekitar 17 persen pertahun sehingga meningkatkan pendapatan buruh tani di pedesaan.
Secara makro kemajuan tersebut juga konsisten. Total impor komoditi pertanian masih besar tetapi mengalami penurunan sementara ekspor meningkat. Sehingga neraca perdagangan komoditi pertanian mengalami surplus yang meningkat rata-rata 15 persen pertahun, yaitu dari US $ 2.2 milyar tahun 1999 menjadi US $ 3.4 milyar tahun 2002 dan 3.7 US $ pada tahun 2003. PDB pertanian selama tahun 2000-2003 bertumbuh rata-rata 1,83 persen pertahun dan pertumbuhan PDB pertanian tahun 2003 Mencapai sekitar 2,61 persen. Tingkat pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan pertanian selama krisis (1998-1999) yang hanya 0,88 persen bahkan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pertanian akhir orde baru (1993-1997) yang hanya 1,57 persen per tahun.
Tingkat pertumbuhan tsb. belum memperhitungkan agribisnis hulu dan hilir (seperti industri mesin-mesin pertanian, pupuk, benih, bibit; produk-produk olahan, dsb.). Karena dampak multiplier pertanian itu sangat besar, baik ke belakang maupun ke depan, maka jelaslah bahwa pertumbuhan sektor pertanian sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Kemajuan-kemajuan yang kita capai juga lebih berkualitas. Pertumbuhan yang dikemukakan tersebut di atas bukanlah dicapai at all cost, tetapi lebih disebabkan oleh kreativitas masyarakat agribisnis. Benar Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984, tetapi melalui gerakan-gerakan yang dikomandoi oleh pemerintah, dimulai dengan alokasi sumberdaya oleh pemerintah sampai ke pelosok-pelosok pedesaan kita dengan biaya tinggi. Inilah yang kita sebut dengan government driven. Di era Kabinet Gotong Royong, paradigma ini kita ubah menjadi people driven, yang dimulai oleh pembuatan rencana oleh kelompok tani, sedangkan dinas-dinas pertanian merupakan pembina teknis. Dengan begitu alokasi sumberdaya dilakukan oleh petani, sedangkan pemerintah memberikan fasilitasi. Dengan kemajuan pertanian yang demikian - dari sudut ekonomi, pertanian Indonesia telah lepas dari spiral pertumbuhan rendah (1998-1999) dan sedang memasuki fase percepatan pertumbuhan (accelerating growth) menuju pertumbuhan berkelanjutan (sustaining growth). Hal ini berarti pertanian Indonesia sudah naik kelas baik dibandingkan dengan kondisi masa krisis maupun kondisi akhir orde baru.
Agenda jangka menengah-pendek (sekitar lima tahun kedepan) yang perlu segera kita rumuskan ialah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang cukup menggembirakan tersebut. Apa yang telah kita capai saat ini merupakan pondasi untuk berkembang lebih lanjut. Setidaknya lima upaya yang harus dan segera dilakukan agar momentum akselerasi pertumbuhan sektor pertanian dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan yaitu: (a) merenofasi dan memperluas infrastruktur fisik, utamanya sistem irigasi, sistem transportasi, sistem telekomunikasi dan kelistrikan pedesaan; (b) revitalisasi sistem inovasi pertanian (penelitian dan pengembangan, diseminasi teknologi pertanian); (c) pengembangan kelembagaan agribisnis (tata pemerintahan, organisasi pengusaha dan jejaring usaha); (d) rekonstruksi sistem insentif berproduksi dan investasi; dan (e) pengelolaan pasar input dan output.
Semua ini merupakan lebih lanjut dari kebijakan dasar proteksi dan promosi yang landasannya telah kita bangun dalam tiga tahun terakhir. Kedepan, pengalaman krisis pahit multi-dimensi 1998-1999 memberikan pelajaran berharga betapa strategisnya sektor pertanian sebagai jangkar, peredam gejolak, dan penyelamat bagi sistem perekonomian. Sektor pertanian merupakan kunci untuk pengentasan kemiskinan dan pemantapan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu pembangunan sektor pertanian haruslah tetap dijadikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Inilah konsensus politik yang masih perlu diperjuangkan bersama.
Kinerja sektor pertanian tidaklah semata-mata cermin kinerja Departemen Pertanian. Kinerja sektor pertanian justru lebih banyak oleh pihak-pihak diluar Departemen Pertanian. Oleh karena itu, kalaupun ada perbaikan dalam kinerja sektor pertanian, penghargaan terbesar adalah kepada mereka petani dan pelaku agribisnis yang ada di seluruh pelosok tanah air.Agenda jangka menengah-pendek (sekitar lima tahun kedepan) yang perlu segera kita rumuskan ialah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang cukup menggembirakan tersebut. Apa yang telah kita capai saat ini merupakan pondasi untuk berkembang lebih lanjut. Setidaknya lima upaya yang harus dan segera dilakukan agar momentum akselerasi pertumbuhan sektor pertanian dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan yaitu: (a) merenofasi dan memperluas infrastruktur fisik, utamanya sistem irigasi, sistem transportasi, sistem telekomunikasi dan kelistrikan pedesaan; (b) revitalisasi sistem inovasi pertanian (penelitian dan pengembangan, diseminasi teknologi pertanian); (c) pengembangan kelembagaan agribisnis (tata pemerintahan, organisasi pengusaha dan jejaring usaha); (d) rekonstruksi sistem insentif berproduksi dan investasi; dan (e) pengelolaan pasar input dan output.
Semua ini merupakan lebih lanjut dari kebijakan dasar proteksi dan promosi yang landasannya telah kita bangun dalam tiga tahun terakhir. Kedepan, pengalaman krisis pahit multi-dimensi 1998-1999 memberikan pelajaran berharga betapa strategisnya sektor pertanian sebagai jangkar, peredam gejolak, dan penyelamat bagi sistem perekonomian. Sektor pertanian merupakan kunci untuk pengentasan kemiskinan dan pemantapan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu pembangunan sektor pertanian haruslah tetap dijadikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Inilah konsensus politik yang masih perlu diperjuangkan bersama.
