tugas ekonomi koperasi ke-1

NAMA         : VISCA FEBRINA

KELAS         : 2 EB 23

NPM           : 282. 10. 396

Tugas  Ekonomi Koperasi ke-1

X. PERANAN  dan  PEMBANGUNAN KOPERASI

            Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.Berikut di bawah ini adalah landasan koperasi indonesia yang melandasi aktifitas koprasi di indonesia.

·         Landasan Idiil = Pancasila

·         Landasan Mental = Setia kawan dan kesadaran diri sendiri

·          Landasan Struktural dan gerak = UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1

            Fungsi Koperasi / Koperasi

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia
2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia
4. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

            Peran dan Tugas Koperasi / Koprasi

1.Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat indonesia
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada

               Peranan koperasi di Negara berkembang

Pembentukan organisasi koperasi yang mandiri dan otonom telah diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.  Organisasi koperasi relatif terbuka dan demokrasi, mempunyai perusahaanyang dimiliki bersama dan dapat mewujudkan keuntungan-keuntungan yang bersifat social/ekonomis dari kerja sama bagi kemanfaatan para anggotanya.

2.  Melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara bersama, para anggota memperoleh peningkatan pelayanan dengan pengadaan secara langsung barang dan jasa yang dibutuhkannya atas dasar persyaratan yang lebih baik dibandingkan dengan yang diperoleh di pasar umum atau disediakan Negara.

3.  Stuktur dasar dari tipe organisasi kopersi yang bersifat social ekonomis cukup fleksibel untuk diterapkan pada berbagai kondisi social ekonomis tertentu.

4.  Para anggota yang termaksud golongan penduduk yang social ekonominya  “lemah”, dapat memanfaatkan sarana swadaya yang terdapat pada organisasi koperasi untuk memperbaiki situasi ekonomi/sosialnya, dan untuk mengintegrasikan dirinya dalam proses pembangunan social ekonomis.

            Pembangunan Koperasi di Negara Berkembang (di Indonesia )

Kendala yang dihadapi masyarakat :

1.      Perbedaan pendapat masayarakat mengenai Koperasi

2.    Cara mengatasi perbedaan pendapat tersebut dengan menciptakan 3 kondisi yaitu : Koqnisi, Apeksi, Psikomotor

3.     Masa Implementasi UU No.12 Tahun 1967

Tahapan membangun Koperasi :

a. Ofisialisasi

b. De-ofisialisasi

c. Otonomisasi

4.  Misi UU No.25 Tahun 1992, Merupakan gerakan ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur  berlandaskan Pancasila dan UUD1945.

Tahapan Pembangunan Koperasi di Negara Berkembang menurut A. Hanel, 198

Tahap I : Pemerintah mendukung perintisan pembentukan  organisasi koperasi.

Tahap II : Melepaskan ketergantungan kepada sponsor dan pengawasan teknis, manajemen dan keuangan secara   langsung dari pemerintah dan atau organisasi   yang dikendalikan oleh pemerintah.

Tahap III : Perkembangan koperasi sebagai organisasi koperasi yang mandiri.

            Dampak koperasi terhadap pembangunan

A. Dampak Mikro dari suatu Koperasi

1.       Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya, yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan perusahaan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Jika pelayanan tersebut diterima oleh anggota dapat :

a.  Menerapkan metode-metode produksi yang inovatif, yang memungkinkan peningkatan produktivitas dan hasil produksi keseluruhannya dalam jumlah yang besar.

b.  melakukan diversivikasi atau spesialisasi dalam proses produksinya.

2.       Dampak mikro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungann organisasi kopersi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan social dan ekonomi. Dampak-dampak persaingan dari koperasi; pembentukan suatu perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan, akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka.

B. Dampak Makro dari Organisi Koperasi

Ada 4 kontribusi-kontribusi dalam beberapa bidang :

1. Politik

Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan “politik”, sejumlah harapan dari dampak belajar para anggota koperasi, yang berpartisipasi secara aktif dalam lembaga-lembaga kopersi yang diorganisasi secara demokratis.

2. Sosial

Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan “social budaya”. Wadah ini sebagai perkumpulan yang bersifat sukarela dalam proses pembangunan dari bawah diharapkan akan bertitik tolak dari struktur social yang ada, dan akan merangsang inovasi-inovasi tertentu yang dapat mengubah masyarakat tradisional tanpa merusaknya.

3. Ekonomi  Sosial

Jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanannya secara efisiensi bagi para anggotanya yang secara social ekonomis “lemah” dan “miskin”, maka ia telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan social.

4. Ekonomi

Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan ekonomi :

a. perubahan secara bertahap perilaku para petani dan pengusaha kecil dan menengah yang semula berpikir tradisional menjadi termotivasi dan akan memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan sumber dayanya sendiri.

b. diversivikasi struktur produksi, perluasan usaha pengadaan bahan makanan dari bahan mentah.

c. peningkatan pendapatan dan perbaikan situasi ekonomi para petani, pengrajin, dan pekerja lepas dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan.

d. peningkatan kegiatan pembentukan modal dan perbaikan “modal manusia” melalui pendidikan latihan manajer, karyawan, dan anggota.

e. transformasi secara bertahap para petani yang orintasinya pada pemenuhan kebutuhan dasar ke dalam suatu system ekonomi yang semakin berkembang, melalui pembagian kerja dan spesialisasi yang semakin meningkat.

f. pengembangan pasar, perbaikan stuktur pasar, perilaku pasar dan prestasi pasar, dan persaingan semakin efektif akan memperbaiki koordinasi yang saling membantu dari berbagai rencana ekonomi konsumen dan produsen berbagai barang dan jasa.

                  Koperasi sebagai sarana pembangunan kebijakan nasional

Jika dilihat dari segi pandangan pemerintah yang mendukung pengembangan koperasi hal tersebut tidak dianggap sebagai sasaran akhir dalam pengka melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Ada 3 perbedaan penting mengenai koperasi sebagai sarana pemerintah, sebagai sarana swadaya yang otonom dari para anggota dan koperasi yang diawasi Negara:

1.  Koperasi sebagai sarana atau alat pemerintah, di mana pemerintah mempengaruhi atau mengawasi organisasi ini secara langsung dan secara administrasi untuk melaksanakan tigas-tugas khusus dan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka menerapkan kebijakan dan program pembangunan.

2.  Koperasi dipertimbangkan pemerintah sebagai alat swadaya para anggotanya, dan mencoba mempengaruhi secara tidak langsung agar menunjang kepentingan para anggotanya dan untuk merangsang timbulnya dampak-dampak yang berkaitan dengan pembangunan

3.  Koperasi diawasi Negara, di mana pengaruh administrasi pemerintah secara langsung terhadap penetapan tujuan dan pengambilan keputusan usaha pada organisasi-organisasi koperasi sering diterapkan.

Tugas perekonomian indonesia minggu ke 13

Nama : Visca Febrina

Kelas : 1 EB 18

NPM : 282 10 396

tugas perekonomian indonesia minggu ke 12

PENGERTIAN NERACA PEMBAYARAN

Neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau dikatakan sebagai laporan arus pembayaran (keluar dan masuk) untuk suatu negara. Neraca pembayaran secara esensial merupakan sistem akuntansi yang mengukur kinerja suatu negara. Pencatatan transaksi dilakukan dengan pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping system), yaitu; tiap transaksi dicatat satu sebagai kredit dan satu lagi sebagai debit.

Transaksi yang dicatat sebagai kredit adalah arus masuk valuta. arus masuk valuta adalah transaksi-transaksi yang mendatangkan valuta asing, yang merupakan suatu peningkatan daya beli eksternal atau sumber dana. Sedangkan transaksi yang dicatat sebagai debit adalah arus keluar valuta. Arus keluar valuta adalah transaksi-transaksi pengeluaran yang membutuhkan valuta asing, yang merupakan suatu penurunan daya beli eksternal atau penggunaan dana.

Tiap-tiap credit entry (bertanda positif) harus diseimbangkan (balanced) dengan debit entry (bertanda negatif) yang sama. Kedua entries tersebut dikombinasikan untuk menghasilkan laporan sumber-sumber dan penggunaan modal nasional (dari mana kita memperoleh danadana/ daya beli, dan bagaimana kita mengunakannya). Jadi, total kredit dan debit dari neraca pembayaran suatu negara akan sama secara agregat; namun, dari komponen-komponen neraca pembayaran, mungkin terdapat surplus dan defisit. Tabel 1.1. berikut merangkum definisi diatas.

Satu-satunya kesulitan riil dalam memahami bagaimana tiap transaksi mempengaruhi neraca pembayaran terletak pada interpretasi dari aset finansial dan hutang kepada pihak luar negeri

KOMPONEN NERACA PEMBAYARAN

Neraca pembayaran dapat dipecah ke dalam beberapa kategori yaitu; transaksi berjalan (current account), neraca modal (capital account), dan cadangan devisa negara (official reserves account)

1.       Transaksi berjalan (current account).

Merupakan bagian dari neraca pembayaran yang berisi arus pembayaran jangka pendek (mencatat transaksi ekspor-impor barang dan jasa), yang meliputi :

a.     ekspor dan impor barang-barang dan jasa ekspor barang-barang dan jasa yang diperlakukan sebagai kredit impor barang-barang dan jasa diperlakukan kembali sebagai debit

b.     net investment income tingkat bunga dan dividen diperlakukan sebagai jasa karena merepresentasikan pembayaran untuk penggunaan modal.

c.      net transfer (transfer unilateral)meliputi bantuan luar negeri, pemberian-pemberian dan pembayaran lain antar pemerintah dan antar pihak swasta. Net transfer bukan merupakan perdagangan barang dan jasa. Atau dengan kata lain transaknsi berjalan merangkum aliran dana antara satu Negara tertentu dengan seluruh negara lain sebagai akibat dari pembelian barang-barang atau jasa, provisi income atas aset finansial, atau transfer unilateral (misalnya bantuan bantuan antar pemerintah dan antar pihak swasta). Transaksi berjalan merupakan ukuran posisi perdagangan intenasional yang luas. Defisit transaksi berjalan menjelaskan arus dana yang keluar suatu negara lebih besar dari dana-dana yang diterimanya.

Komponen transaksi berjalan meliputi neraca perdagangan dan neraca barang dan jasa.

Transaksi berjalan umumnya digunakan untuk menilai neraca perdagangan. Neraca Perdagangan secara sederhana merupakan selisih/perbedaan antara ekspor dan impor. Jika impor lebih tinggi dari ekspor, maka yang terjadi adalah defisit neraca perdagangan.

Sebaliknya, jika ekspor lebih tinggi dari impor, yang terjadi adalah surplus. Sedangkan Neraca Jasa adalah neraca perdagangan ditambah jumlah pembayaran bunga kepada para investor luar negeri dan penerimaan dividen dari investasi di luar negeri, serta penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pariwisata dan transaksitransaksi ekonomi lainnya.

2. Neraca Modal (Capital Account)

Merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencerminkan perubahan-perubahan dalam kepemilikan aset jangka pendek dan jangka panjang (seperti saham, obligasi dan real estate) suatu negara, Yang meliputi : a. Arus modal masuk tercatat sebagai kredit karena suatu Negara menjual aset berharga kepada pihak asing untuk memperoleh uang tunai.

a.     Arus modal keluar tercatat sebagai debit karena suatu Negara membeli asset berharga dari pihak asing (luar negeri).

b.      Transaksi-transaksi neraca modal diklasifikasi sebagai investasi portfolio, langsung atau jangka pendek.Untuk dapat membeli aset luar negeri diperlukan valuta asing, dengan demikian arus modal neto menggambarkan demand terhadap valuta asing. Nilai valuta asing ditentukan oleh demand valas untuk membeli barang-barang dan jasa dan demand terhadap valas untuk membeli aset. Neraca Modal adalah ukuran investasi jangka pendek dan jangka panjang suatu negara, termasuk investasi langsung luar negeri dan investasi dalam sekuritas.

3. Cadangan Devisa Negara (Official Reserves Account)

Mengukur perubahan-perubahan dalam cadangan internasional yang dimiliki oleh otoritas keuangan suatu negara. Hal ini mencerminkan surplus atau defisit transaksi-transaksi ekonomi neraca berjalan dan meraca modal suatu negara yang dihasilkan dengan cara mencari nilai selisih (netting) dari cadangan aset dan cadangan hutang. Cadangan devisa terdiri dari :

a)     Cadangan internasional yang terdiri dari emas dan aset luar negeri yang dapat diperdagangkan.

b)     Peningkatan dalam tiap aset tercatat sebagai debit

c)      Penurunan cadangan aset tercatat sebagai kredit

UKURAN-UKURAN NERACA PEMBAYARAN

Neraca pembayaran dapat disusun dengan mengkombinasi pos-pos neraca pembayaran berikut :

1.       Basic balance focus pada transaksi-transaksi yang dianggap penting bagi kesehatan ekonomis valuta. Basic balance menyeimbangkan neraca berjalan dan arus modal jangka panjang, namun tidak mengikutsertakan arus modal jangka pendek, seperti deposito deposito bank yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor temporer; kebijakan moneter jangka pendek, perubahan-perubahan dalam suku bunga dan antisipasi-antisipasi fluktuasi valuta. Basic balance menekankan trend jangka waktu yang lebih panjang pada neraca pembayaran.

2.      Net liquidity balance (neraca likuiditas neto) atau neraca keseluruhan meliputi basic balance ditambah arus modal jangka pendek tidak likuid pihak swasta dan error and omission. Neraca Keseluruhan mengukur perubahan pinjaman pihak swasta domestik atau pinjaman pihak swasta domestik ke luar negeri yang dibutuhkan untuk mempertahankan pembayaran dalam posisi equilibrium tanpa menyesuaikan cadangan devisa. Arus modal swasta jangka pendek tidak likuid dan error and omission tercatat dalam neraca, sementara aset dan hutang likuid tidak dicatat (dikeluarkan).

3.      Neraca transaksi cadangan devisa menunjukkan penyesuaian cadangan devisa yang akan dibuat untuk mencapai equilibrium neraca. Karena neraca pembayaran harus diseimbangkan, tiap perbedaan yang tidak dapat ditelusuri atas transaksi-transaksi tertentu dicatat dalam statistical discrepancy (selisih yang belum dapat diperhitungkan).

ARUS MODAL MASUK

Selama periode yang diamati, indonesia telah menjadi importir modal. Arus masuk modal asing (net capital inflows) meningkat dari hampir 300 juta dolar AS per tahun pada akhir 1960-an hinga lebih dari 13 miliar dolar AS pada tahun 1984. hanta terjadi satu kali arus modal keluar (net capital outflow) pada tahun 1975 seiring dengan adanya krisis Pertamina. PMA tercatat sedikit diatas 10% dari arus total, namun dalam bebedrapa tahun, terutama awal pelita I, pangsanya hampir 1/3 dari arus total. Umumnya, porsi terbesar PMA dia lokasikan di sektor pertambangan dan minyak, sedang peringkat ke 2 di sektor manufaktur (Hill, 1988:81). Selama periode 1967-1985, sektor migas menerima 78% dari investasi total, sementara di sektor manufaktur hampir mencapai 20%. Investasi di sektor pertanian dan jasa relatif sabgat kecil karena dibatasi kiprah modal asing di sektor ini.

UTANG LUAR NEGERI

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

DAMPAK UTANG LUAR NEGERI TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL

Setiap tindakan ekonomi pasti mengandung berbagai konsekuensi, begitu juga

halnya dengan tindakan pemerintah dalam menarik pinjaman luar negeri. Dalam

jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup defisit APBN, dan ini jauh lebih

baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan pencetakan uang

baru, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan

dengan dukungan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan

tingkat harga umum (inflationary effect) yang tinggi. Dengan demikian pemerintah

dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi

nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan

nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, apabila jumlah penduduk tidak meningkat lebih tinggi. Dengan

meningkatnya perdapatan per kapita berarti meningkatnya kemakmuran masyarakat.

Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan

permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang

harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis

yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan

asing.

Sejak krisis dunia pada awal tahun 1980-an, masalah utang luar negeri banyak

negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, semakin memburuk. Negara-negara tersebut

semakin terjerumus dalam krisis utang luar negeri, walaupun ada kecenderungan

bahwa telah terjadi perbaikan atau kemajuan perekonomian di negara-negara itu.

Peningkatan pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di

negara-negara tersebut belum berarti bahwa pada negara-negara tersebut dengan

sendirinya telah dapat dikatagorikan menjadi sebuah negara yang maju, dalam arti

struktur ekonominya telah berubah menjadi struktur ekonomi industri dan

perdagangan luar negerinya sudah mantap. Sebab pada kenyataannya, besar-kecilnya

jumlah utang luar negeri yang dimiliki oleh banyak negara yang sedang berkembang

lebih disebabkan oleh adanya defisit current account, kekurangan dana investasi

pembangunan yang tidak dapat ditutup dengan sumber-sumber dana di dalam negeri,

angka inflasi yang tinggi, dan ketidakefisienan struktural di dalam perekonomiannya.

Sehingga meskipun secara teknis, pemerintahan suatu negara telah sempurna

dalam upaya pengendalian utang luar negerinya, pencapaian tujuan pembangunan

akan sia-sia, kecuali bila negara tersebut secara finansial benar-benar kuat, yaitu

pendapatan nasionalnya mampu memikul beban langsung yang berupa pembayaran

cicilan pokok pinjaman luar negeri dan bunganya (debt service) dalam bentuk uang

kepada kreditur di luar negeri, karena utang luar negeri selalu disertai dengan

kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran kembali. Pembayaran cicilan utang

beserta bunganya merupakan pengeluaran devisa yang utama bagi banyak negaranegara

debitur.

Beban utang luar negeri dapat diukur salah satunya dengan melihat proporsi

penerimaan devisa pada current account yang berasal dari ekpor yang diserap oleh

seluruh debt service yang berupa bunga dan cicilan utang. Jika rasio antara

penerimaan ekspor dan debt service menjadi semakin kecil, atau debt service ratio

(jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang di bagi

dengan jumlah penerimaan ekspor) semakin besar, maka beban utang luar negeri

semakin berat dan serius. Namun, makna dari besarnya angka DSR ini tidak mutlak

demikian, sebab ada negara yang DSR-nya 40%, tetapi relatif tidak menemui kesulitan

dalam perekonomian nasionalnya. Sebaliknya, bisa terjadi suatu negara dengan DSR

yang hanya sebesar kurang dari 10% menghadapi kesulitan yang cukup serius dalam

perekonomiannya. Selama ada keyakinan dari negara kreditur (investor) bahwa telah

terjadi perkembangan ekonomi yang baik di negara debiturnya, maka pembayaran

kembali pinjaman diprediksikan akan dapat diselesaikan dengan baik oleh negara

debitur.

Tugas perekonomian indonesia minggu ke 12

Nama : Visca Febrina

Kelas : 1 EB 18

NPM : 282 10 396

tugas perekonomian indonesia minggu ke 12

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKSPOR YANG DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MENANGGULANGI KONDISI EKONOMI SAAT INI

Pemerintah memberikan kebijakan dalam mengatasi kondisi ekinomi saat ini

Kebijaksanaan ekonomi tersebut memiliki dua sasaran strategis, yaitu pertama, mengurangi dampak negatif dari krisis tersebut terhadap kelompok penduduk berpendapatan rendah dan rentan; dan kedua, pemulihan pembangunan ekonomi ke jalur petumbuhan yang tinggi. Kedua tugas tersebut sangat penting antara lain karena :

·         Meluasnya pengangguran akibat krisis yang terjadi di satu pihak dapat memicu timbulnya kerusuhan sosial, sementara di lain pihak apabila berlangsung lama dapat menurunkan daya saing angkatan kerja, karena mereka tidak mampu lagi menguasai perkembangan ketrampilan baru yang sangat diperlukan

·         Kapasitas produksi baik pada industri pengolahan maupun sarana dan prasarana pengangkutan, komunikasi, serta energi yang menganggur tanpa pemeliharaan yang baik akan menjadi rusak.

·         Meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya secara berlanjut, pada gilirannya akan menambah jumlah penduduk miskin karena daya beli mereka akan terus merosot.

·         Kemunduran dalam pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan terutama bagi putraputri penduduk berpendapatan rendah, akan mengganggu upaya pemberdayaan kelompok penduduk tersebut di masa datang.

 Perekonomian yang terjadi saat ini mengacu pada perekonomian terbuka, dimana dalam kondisi ini setiap negara melakukan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Tujuan dari suatu negara melakukan Perdagangan adalah peningkatan welfare atau kemakmuran dari negara tersebut, yang diindikasikan dengan meningkatnya GDP (Gross domestic Products), meningkatnya Industrialisasi, kemajuan transportasi, dan usaha pengembangan kearah globalisasi. 

Kemuraman ekonomi akibat gelombang krisis keuangan global yang diawali di Amerika Serikat saat ini bukan lagi bayang-bayang semata melainkan telah menjadi kenyataan. Kemuraman tersebut ditandai dengan berbagai langkah tak populer di bidang keuangan yang terjadi di AS dan kini mulai menampakkan dampaknya ke negara-negara di kawasan lainnya. Pemerintah mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian suatu Negara, dalam pengaruhnya ke perekonomian pemerintah mempunyai beberapa peran, Pemerintah memegang peranan penting dan memberi pengaruh signifikan dalam dunia ekonomi Indonesia, yang menganut sistem ekonomi Pancasila atau campuran dari sistem ekonomi liberal/pasar dan sistem ekonomi kendali sentral. Pemerintah mengontrol kegiatan-kegiatan ekonomi dan juga aktivitas expor impor, namun masih memberikan ruang bagi kreativitas dan kebebasan berusaha.

 

Dalam suatu perekonomian suatu Negara, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian.
Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan
dalam fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas.

1. Pada fungsi alokasi pemerintah harus menetukan barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.
2. Pada fungsi distribusi pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera.
3. Pada fungsi stabilitas pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri serta tingkat pertumbuhan yang memadai.

Perekonomian yang terjadi saat ini mengacu pada perekonomian terbuka, dimana dalam kondisi ini setiap negara melakukan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Tujuan dari suatu negara melakukan Perdagangan adalah peningkatan welfare atau kemakmuran dari negara tersebut, yang diindikasikan dengan meningkatnya GDP (Gross domestic Products), meningkatnya Industrialisasi, kemajuan transportasi, dan usaha pengembangan kearah globalisasi. Kemuraman ekonomi akibat gelombang krisis keuangan global yang diawali di Amerika Serikat saat ini bukan lagi bayang-bayang semata melainkan telah menjadi kenyataan. Kemuraman tersebut ditandai dengan berbagai langkah tak populer di bidang keuangan yang terjadi di AS dan kini mulai menampakkan dampaknya ke negara-negara di kawasan lainnya. Pemerintah mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian suatu Negara, dalam pengaruhnya ke perekonomian pemerintah mempunyai beberapa peran, Pemerintah memegang peranan penting dan memberi pengaruh signifikan dalam dunia ekonomi Indonesia, yang menganut sistem ekonomi Pancasila atau campuran dari sistem ekonomi liberal/pasar dan sistem ekonomi kendali sentral. Pemerintah mengontrol kegiatan-kegiatan ekonomi dan juga aktivitas expor impor, namun masih memberikan ruang bagi kreativitas dan kebebasan berusaha. Dalam suatu perekonomian suatu Negara, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. 1. Pada fungsi alokasi pemerintah harus menetukan barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. 2. Pada fungsi distribusi pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera. 3. Pada fungsi stabilitas pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri serta tingkat pertumbuhan yang memadai. Hal hal lain yang perlu dilakukan pemerintah diantaranya : Menjaga agar sektor riil tetap bergerak. Memang perlu kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha dan perbankan. Untuk itu perlu dilakukan komunikasi yang serius antara jajaran tersebut hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang PHK yang berlebihan yang pada akhirnya akan menyulitkan masyarakat. Menempatkan pos anggaran pembangunan infrastruktur upaya mengatasi gelombang pengangguran baru dengan pembangunan infrastruktur seperti jembatan, dermaga, jalan, bandara dan lainnya. Melalui langkah itu di satu sisi bisa menyerap tenaga kerja dan di sisi lain dengan dibangunnya fasilitas itu bisa mendorong sektor riil Meminta aparat di pusat dan daerah agar terus menjalankan program yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat seperti Bantuan Operasional Pendidikan, Jaminan kesehatan Masyarakat dan juga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Mengurangi kelompok penduduk berpendapatan rendah. Pemerintah harus bisa menyediakan lapangan kerja bagi pendududk yang kurang mampu, selain mengurangi pengangguran pemerintah juga dapat meningkatkan pendapatan penduduk. Mengembangkannya jaring pengaman sosial yang meliputi program penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, mempertahankan tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan pada tingkat sebelum krisis serta penanganan pengangguran dalam upaya mempertahankan daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Menyehatkan sistem perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Dengan memulihkan sistem perbankan di indonesia pemerintah dapat memulihkan kepercayaan masyarakat karena jika pelayanan perbankan sudah meningkat maka masyarakatpun akan percaya dan menabung di bank, hal demikian dapat membantu mengatasi masalah ekonomi di negara kita. Merestrukturisasi hutang luar negeri. Indonesia harus bisa mengurangi dan menagemen hutang-hutangnya ke luar negeri, karena Pengurangan utang luar negeri tak pelak lagi menjadi jalan keluar utama untuk membiayai aktivitas pengentasan kemiskinan di Indonesia Mendorong kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor dapat mendatangkan untung yang cukup besar bagi negara, oleh karena itu pemerintah harus berusaha meningkatkan penghasilan penduduk dan meminta kreatifitas penduduk agar bisa memproduksi barang-barang untk di ekspor ke luar negeri. Diharapakan dengan langkah langkah tersebut keadaan perekonomian di Indonesia menjadi semakin membaik.

Source: http://santyaminah.wordpress.com/2011/01/20/pengar...